02.37 | Diposting oleh
Unknown |
Edit Halaman
PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI
Diposkan oleh MaPhia BlacK di 05:25
Dasar penyusunan
majelis pertimbangan etika profesi adalah majelis pembinaan dan
pengawasn etik pelayanan medis (MP2EPM), yang melliputi :
1. Kepmenkes RI no.554/Menkes/Per/XII/1982
Memberikan pertimbangan,pembinaan dan melaksakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayana medis
2. Peraturan pemerintah Ni.1 tahumn 1988 BAB V pasal 11
Pembinaan
dan pengawasan te hadap dokterr,dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam
menjalankan profesinya di lakukan oleh menteri kesehatan atau pejabat
yang di tunjuk
3. Surat keputusan menteri kesehatan no.640/Menkes/Per/X/1991,tentang pembentukan MP2EPM
Dasar majelis displin tenaga kesehatan atau MDTK adalah sebagai berikut :
1. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
2. UU no.23 tahun 1992 tentang kesehatan
3. KEPRES tahun 1995 tentang pembentukan MDTK
Tugas majelis disiplin tenaga kesehatan (MDTK)
adalah meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau
kelalaian dalam menerapkan standart profesi yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
A.Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Pusat
1. Memberi pertimbangan tentang etik dan standart profesi tenaga kesahatan kepada mentri
2. Membina,menagembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik kedokteran gigi,perawat,bidan,sarjana farmasi dan rumah sakit.
3. Menyelesaikan persoalan,menerima rujukan dan mengadakan konsultasi dengan instansi terkait.
4. MP2EPM pusat atas mentri yang berwenang mereka yang ditunjuk mengurus persoalan etik tenaga kesehatan
B.Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah profensi
1.
Menerima dan member pertimbangan,mengawasi persoalan kode etik,dan
mengadakan konsultasi dengan instansi terkait dengan persoalan kode
etik.
2.
Memberi nasihat,membina dan mengembangkan serta menawasi secara aktif
etik tenaga profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya bekerjasama dengan
organisasi profesi seperti IDI,PDGI,PPNI,IBI,ISFI,PRSw2
3. Memberi pertimbangan dan saran kepada instansi terkait
4.MP2EPM propinsi atas nama kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi berwenang memanggil mereka yang bertsangkutan dalam suatu etik profesi.
C. Majelis Etika Profesi Bidan
Pengertian majelis etika profesi merupakan badan
perlindungan hokum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya
tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan
indikasi penyimpangan hokum.Realisasi Majelis Etika Profesi Bidan (MPEB)
Majelis pembelaan Anggota (MPA).Latar belakang dibentuknya Majelis
Pertimbangan Etika Bidan atau MPEB adalah adanya unsure-unsur
pihak-pihak terkait :
1. Pemeriksa pelayanan untuk pasien
2. Sarana pelayanan kesehatan
3. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan
Pelaksanaan tugas bidan dibatasi oleh norma,etika,dan agama.tetapi apabila ada kesalahan dan menimbulkan konflik etik,maka di perlukan wadah untuk
menntukan standar profesi,prosedur yang baku dan kode etik yang di
sepakati, maka perlu di bentuk Majelis Etika Bidan,yaiti MPEB dan MPA.
Tujuan
dibentuknya Majelis Etika Bidan adalah untuk memberikan perlindungan
yang seimbang dan objektif kepada Bidan dan penerima pelayanan.
Lingkup Majelis Etika Kebidanan meliputi :
a) Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai standart profesi pelayanan bidan(kepmenkes No.900/Menkes/SK/VII/Tahun 2002
b) Melakukan
supervise lapangan, termasuk tentang teknis dan pelaksanaan praktik,
termasuk penyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktik bidan
sesuai denagan Standart Praktik Bidan, Standart Profesi dan Standart
Pelayanan Kebidanan, juga batas-batas kewenangan bidan.
c) Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-kasus dalam praktik kebidanan
d) Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang um kesehatan, khususnya yang berkaitan atau melandasi praktik biadan.
Penorganisasian majelis etik kebidanan, adalah sebagai berikut:
a) Majelis etik kebidanan merupakan lembaga organisai yang mandiri, otonom, dan non structural.
b) Majelis etik kebidanan dibentuk ditingkat propinsi dan pusat
c) Majelis
etik kebidanan pusat berkedudukan di ibukota Negara dan majelis etik
kebidanan propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi.
d) Majelis etik kebidanan pusat dan propinsi dibantu oleh sekretaris
e) Jumlah anggota masing-masing terdiri daei lima orang
f) Masa
bakti anggota majelis etik kebidanan selam tiga tahun dan
sesudahnya,jika berdasarkan evaluasi masih memenuhi ketentuan yang
berlaku, maka anggota gersebut dapat dipilih kembali
g) Anggota majelis etik kebidanan diangkat dan diberhentikan oleh menteri kesehatan
h) Susunan organisasi majelis etik kebidanan tediri dari:
1. Ketua dengan kualifikasi mempunyai kompetensi tambahan dibidang hokum
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota majelis etik bidan
Tugas majelis etik kebidanan adalah sebagai berikut:
a) Meneliti dan menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standart profesi yang dilakukan oleh bidan
b) Penilaian didasarkan atas prmintaan pejabat, pasien, dan keluarga yang dirugikan oleh pelayanan kebidanan
c) Permohonan secara tertulis dan disertai data-data
d) Keputusan tingakt propinsi bersifat final dan bias konsul ke majelis etik kebidanan pada tingkat pusat
e) Siding
majelis etik kebidanan paling lambat tujuh hari, stelah diterima
pengaduan. Pelaksanaan siding menghadirkan dan meminta keterangan dari
bidan dan saksi-saksi
f) Keputusan paling lambat 60 hari,dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwewenang
g) Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan daerah IBI ditingkat profensi
Dalam
pelaksanaanya dilapangan sekarangan ini bahwa organisasi profesi bidan
IBI,telah melantik MPEB (Pertimbangan Etika Bidan) dan MPA (Majelis
Pembelaan Anggota),namun dalam pelaksanaanya belum terealisasi dengan
baik.
D. Badan Konsil Kebidananan
Dalam
organisasi profesi bidan Indonesia hingga saat ini belum terbentuk
badan konsil kebidanan.Secara konseptual badan konsil merupakan badan
yang terbentukn daalm rangka melindungi masyarakat penerima jasa
pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.Konsil kebidanan
Indonesia merupakan lembanga otonom dan independen bertanggung jawab
kepada presiden sebagai kepala Negara.
1. Tugas badan konsil kebidanan
a. Melakukan registrasi tenaga bidan.
b. Menetapkan standart pendidikan bidan.
c. Menapis dan merumuskan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran praktik kebidanan.
Konsil
kebidanan Indonesia berfungsi mengatur,menetapkan serta membina tenaga
bidan yang menjalakan prktik kebidanan dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan.
2. Wewenang badan konsil kebidanan meliputi :
a. Menetapkan standart kompetensi bidan
b. Menguji persyaratan registrasi bidan
c. Menyetujui dan menolak permohonan registarsi
d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat registrasi
e. Menetapkan tehniologi kebidanan yang dapat diterapkan di Indonesia
f. Melakukan pembinaan bidan mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi
g. Melakukan pencatatan bidan yang dikenakan sanksi yang dikenakan oleh organisasi profesi
3. Keanggotaan konsil kebidanan:
a. Dari unsure departemen dua orang
b. Lembaga konsumen 1 orang
c. Bidan 10 orang
d. Organisasi profesi terkait 4 orang
e. Ahli hukum 1 orang
4. Persyaratan anggota konsil:
a. Warga Negara Indonesia
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Berkelakuan baik
d. Usia sekurangnya 40 tahun
e. pernah praktik kebidanan minimal 10 tahun
f. memiliki moral etika tinggi
5. keanggotaan konsil berhenti karena:
a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota
b. Meninggal dunia
c. Mengundurkan diri
d. Bertempat tinggal diluar wilayah republic Indonesia
e. Gangguan kesehatan
f. Diberhentikan karena melanggar aturan konsil
6. Mekanisme tatakerja konsil:
a. Memelihara dan menjaga registrasi bidan
b. Mengadakan rapat pleno, dikatakan sah apabila dihadiri separuh ditambah 1 unsur pimpinan harian
c. Rapat pleno memutuskan:
1) Menolak permohonan registrasi
2) Membentuk sub-sub komite dan anggota
3) Menetapkan aturan dan kebijakan
d. Konsil kebidanan melakukan rapat pleno sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun
e. Konsil kebidanan daerah hanya mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan etik profesi
f. Ketua
konsil, wakil ketua konsil, ketua komite registrasi dan ketua komite
peradilan profesi merupakan unsur pimpinan harian konsil
Majelis etika profesi bidan (MEPB)
Merupakan
badan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya
tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan
indikasi penyimpangan hukum.
Latar belakang dibentuknya MPEB dan MPA (Majelis Pembelaan Anggota) adanya unsur 2 pihak terkait:
1. pemeriksaan pelayanan untuk pasien
2. sarana pelayanan kesehatan
3. tenaga pemberi pelayanan
Langganan:
Postingan (Atom)
Menu
- ETIKA PROFESI &HUKUM KESEHATAN
- pengertian etika profesi dan hukum kesehatan
- Peraturan perundang – undangan yang melandasi pelayanan kesehatan
- uu kesehatan no.23 tahun 1992
- pengertian bidan
- TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIDAN DI KOMUNITAS
- permenkes tentang registrasi dan praktek Bidan
- Peran dan fungsi majelis pertimbangan kode etik
- video akkoe
Páginas vistas en total
Diberdayakan oleh Blogger.
chevy......
Popular Posts
-
1. DEFINISI HUKUM KESEHATAN Etika berhubungan dengan moral orang. Hukum kesehatan merupakan aturan-aturan dalam kesehatan .Etika berbi...
Blogger templates
Plantillas Bloggers
About Me
- Unknown